Peristiwa G30S berawal
dari informasi yg dibawa oleh Subandrio dari Mesir pada tanggal 15 Mei 1965
tentang adanya Dewan Jenderal (Dokumen Gilchrist). Lalu Sukarno menanggapi dgn
serius karena bisikan PKI/Aidit sbg penasehat. Pada tanggal 26 Mei 1965,
Sukarno memanggil para Menteri Panglima Angkatan untuk meminta kejelasan
tentang adanya Dewan Jenderal. Pada kesempatan ini, Letjen Ahmad Yani selaku
Menpangad dgn tegas menyatakan bahwa Dewan Jenderal tidak ada, yang ada adalah
Dewan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) yg bertugas memberi masukan atau pendapat
kepada Menpangad tentang kepangkatan dan jabatan Perwira Tinggi di tubuh
angkatan darat. Bahkan Jenderal Nasution juga memastikan bila Dewan Jenderal
memang tidak ada. Merasa kurang puas dgn penjelasan Jenderal Ahmad Yani dan
Jenderal Nasution, Sukarnopun berusaha mencari kejelasan lebih lanjut. Sukarno
memberi perintah pd Brigjen Sjafiudin untuk mencari tahu nama2 yg dimaksud,
lalu didapat 9 nama.
Ke 9 nama yg
disodorkan Brigjen Sjafiudin adalah
1 Jenderal AH Nasution
(Menko Pangap/KASAB),
2 Letjen Ahmad Yani
(Menpangad),
3 Mayjen R Soeprapto
(Deputy II Menpangad)
4 Mayjen MT Haryono
(Deputy III Menpangad)
5 Mayjen S Parman
(Asisten I Menpangad bidang Intelejen)
6 Mayjen Djamin
Ginting (Asisten II Menpangad bidang Operasi)
7 Brigjen DI Panjaitan
(Asisten IV Menpangad bidang Logistik)
8 Brigjen Sutoyo
(Inspektur Kehakiman AD)
9 Brigjen Sukendro
(Asintel Mayjen S Parman).
Akhirnya Sukarno
memberi sinyal untuk menindak mereka tapi bulan berganti bulan tak ada
perkembangan. Lalu atas bisikan PKI, Sukarno menemukan ide yg dianggapnya
cemerlang (menurut pikirannya berdasarkan pengalaman Lenin, Stalin, Mao Tse).
Lalu Sukarno memberi tender kepada Letkol Untung (berdasarkan rekomendasi
Brigjen Sabur), untuk menindak para Jenderal. Ditentukan tanggalnya &
dipilih bulan Oktober dgn alasan ingin mensejajarkan diri dgn Sovyet &
China yg sdh lebih dahulu terkenal dgn Revolusi Oktobernya. Bahkan dalam
beberapa kesempatan Sukarno selalu menyebut peristiwa G30S dgn istilah “GESTOK”. Sukarno menolak
penggunaan istilah Gestapu atau G30S.
Seperti yg kita
ketahui bersama, untuk persenjataan, AU menjadi penyuplainya (walau akhirnya
diakui sbg pencurian, tapi kog dilaporkan sesudah ditemukan sbg barang bukti
?). Mengutip pengakuan sepihak dari Latief yg katanya beberapa kali menemui
Suharto serta pengakuan Suharto bahwa memang pernah Latief memberitahu tentang
rencana ini lalu menjawab, "silahkan aja kalo berani", maka dpt
dipastikan Suharto berada dlm situasi Dilematis. Disebut dilematis karena bila
memberi tahu kpd para target tentu akan dianggap Hoax atau menanyakan pd
Sukarno juga akan dianggap Hoax dan konsekuensinya tentu dpt dianggap sbg
pengkhianat. Lalu sikap menunggu menjadi pilihan.
 |
| Demo Mahasiswa yg menuntut Sukarno di Mahmilubkan. |
Sesuai perencanaan,
Operasi penindakan para jenderal mulai dijalankan. Berdasarkan kesaksian
keluarga para jenderal yg menjadi korban, ternyata pada malam kejadian telepon
selalu bordering tiap jam hanyak untuk menanyakan keberadaan para jenderal,
apakah ada di rumah atau tidak. Pada dini hari pukul 4.00 Wib operasi
penindakan para jenderal pun dijalankan tapi Gagal Total karena ternyata
Nasution berhasil meloloskan diri. Ternyata Nasution memilih KOSTRAD sbg tempat
berlindung walau diketahui sebetulnya sbg Benteng Pengendali Keamanan Ibukota
adalah KODAM JAYA. . Menjelang sore sekitar pukul 4 lewat akhirnya jenderal
Nasution masuk ke Markas KOSTRAD. Setelah memastikan jenderal Nasution selamat
& menerima perintah dari Jenderal Nasution untuk mengambil alih kendali,
Mayjen Suhartopun mengirim telegram keseluruh Kodam untuk bersiaga penuh & memberi
perintah kepada Kolonel Sarwo Edhie untuk segera merebut RRI & menguasai
Halim (daerah Lubang Buaya yg merupakan tempat pelatihan militer para Pemuda
Rakyat). ). Sejarah mencatat, dari 3
Menteri Panglima yg tersisa hanya Menpangal Laksamana RE Martadinata yg menjenguk
Jenderal Nasution saat berada di Kostrad pasca kejadian. Usai mendengar
kesaksian Jenderal Nasuton, Laksamana RE Martadinata menyatakan sikap TNI AL yg
mendukung TNI AD untuk melawan PKI. Namun sayang, sikap ini justru membuat
karier militernya tamat, karena pada tgl 21 Februari 1966, Laksamana RE
Martadinata dicopot jabatannya sbg Menpangal.
 |
| Demo Mahasiswa yg menuntut Sukarno untuk di adili |
Ternyata selamatnya
Jenderal Nasution menjadi blunder bagi Sukarno, apalagi saat ditangkap, Letkol
Untung memberi daftar 60 nama prajurit Cakrabirawa yg terlibat langsung. Harap
diingat, pd malam peristiwa Letkol Untung memberi memo kpd Sukarno saat seminar
para Arsitek. Setelah membaca memo tsb Sukarno menyelipkan ucapan yg dikutip
dari kisah Ramayana/Mahabrata tentang membunuh saudara kandung demi pencapaian
tujuan. Perlu diketahui, sehari sebelum
peristiwa terjadi ternyata Sukarno sdh menjanjikan posisi Menpangad kepada
Mayjen Mursjid yg merupakan orang nomor 2 di Kemenpangad waktu itu. Mayjen
Mursjid adalah Deputy I Menpangad yg tdk turut menjadi target saat itu padahal
Deputy II & Deputy III turut menjadi korban saat itu.
Para Antek2 PKI yg
berkedok Sukarnois mencoba memelintir peristiwa G30S dgn mengabaikan
“Selamatnya” Jenderal Nasution. Padahal beliaulah yg membuat semua scenario
Sukarno menjadi berantakan. Lalu tindakan Sukarno yg justru mencopot
jabatan Jenderal Nasution dari jabatannya sbg Menko Pangap/Kasab, semakin
memperkuat kecurigaan akan keterlibatan Sukarno. Tindakan pencopotan ini seolah
menunjukan kalo Sukarno Gak Suka kalo Nasution berhasil selamat.
 |
| Demo Mahasiswa yg mengatakan, Rakyat tidak Tolol lagi. |
Pasca
peristiwa pembunuhan para jenderal di Lubang Buaya, situasi Eskalasi politik
semakin memanas. Rakyat mulai turun kejalan menuntut pembubaran PKI tapi
Sukarno seolah tak bergeming membela keberadaan PKI. Bahkan saat berpidato
didepan Front Nasional tgl 13 Februari 1966, di daerah Senayan, Sukarno kembali
dgn lantang memuji PKI dgn mengatakan, "Di Indonesia ini tidak ada partai yang pengorbanannya
terhadap Nusa dan Bangsa sebesar PKI". Mendengar pidato Sukarno yg masih
keukeuh membela PKI, tuntutan rakyat semakin menguat untuk melengserkan Sukarno
& menyeretnya ke SI MPRS serta menyeretnya ke Mahmilub. Menghadapi tuntutan
Mahasiswa & Rakyat yg semakin meluas. Akhirnya Sukarno mengeluarkan SP 11
Maret, yg isinya memerintahkan Letjen Suharto sbg Menteri Panglima Angkatan
Darat untuk mengendalikan situasi dgn mengambil tindakan yg dianggap perlu demi
menjaga keamanan dan kestabilan pemerintahan. Namun Sukarno menyelipkan
perintah untuk menjaga dan menjamin keselamatan pribadinya dengan menyematkan
berbagai gelar yg disandangnya. Berdasarkan SP 11 Maret, Letjen Suharto mulai
mengadakan pembersihan atas unsure-unsur PKI di pemerintahan termasuk
menangkapi beberapa menteri dan pejabat yg terlibat PKI. Tindakan Letjen
Suharto mendapat kritikan dari Sukarno namun Suharto memasang dirinya untuk
menjaga nama baik Sukarno.
 |
| Ekspresi Wajah Bung Karno sesaat setelah pencopotan jabatannya |
Pasca terbitnya SP 11 Maret, situasi keamanan mulai terkendali
namun situasi kembali memanas saat Sukarno mengawini gadis belia dibulan Mei
1966. Perkawinan ini menjadi puncak kemarahan rakyat & menjadi bukti
ketidak pedulian Sukarno thdp kondisi & situasi Negara. Rakyat mulai
menyadari bila Sukarno ternyata lebih mementingkan kepentingan pribadinya
diatas kepentingan bangsa & Negara. Akhirnya Sukarno diseret ke SU MPRS
dibulan Juni 1966. Itulah awal kejatuhan Sukarno dimana 2 pembelaannya yg
diberi nama Nawaksara I & II ditolak MPRS yg diketuai Jenderal Nasution.
Akhirnya MPRS mencabut mandat Sukarno dibulan
Maret 1967 & melantik Suharto sbg Plt Presiden. Terlukis kesan ketidak
relaan diwajah Sukarno atas pencopotan dirinya dari kedudukan Presiden.
Berdasarkan Tap MPRS
no 33 tahun 1967, MPRS memerintahkan kepada Plt Presiden, Jenderal Suharto
untuk melakukan proses hukum kepada Sukarno sesuai ketentuan hukum yg berlaku,
namun Suharto hanya mengenakan status Tahanan Rumah tanpa pernah berusaha
mengajukan Sukarno untuk diadili. Mikhul Dhuwur Mendhem Jero menjadi alasan
Suharto agar Bangsa Indonesia tdk memperlakukan Sukarno seperti
pesakitan/pecundang. Sikap Suharto ini dipertegas dgn pidatonya pd tahun 1968
didepan Sidang MPRS untuk lebih mencurahkan tenaga & pikiran dlm menghadapi
masa depan bangsa Indonesia.
Pada kenyataannya,
Suharto memang tidak pernah mengajukan Sukarno kedepan sidang pengadilan
manapun. Malah sebagai bentuk penghormatan, pada tahun 1986 Suharto memberikan
gelar Pahlawan Proklamasi kepada Sukarno & Hatta. Mendirikan Tugu
Proklamasi untuk menghormatinya serta menyematkan nama Sukarno-Hatta pada nama
Bandara Internasional Indonesia. Dan terakhir, Suharto menyematkan foto
Sukarno-Hatta pada lembaran uang kertas Rp.100.000,-
Kronologis Kejadian G30S diatas ditulis oleh
beberapa mantan aktivis 66. Bagi yg merasa
keberatan dgn kronologis diatas, dimohon untuk menuliskan sebuah kronologis
pembanding tapi dgn tidak melupakan situasi selamatnya Jenderal Nasution yg
berlindung ke Markas Kostrad waktu itu dan memberi perintah kepada Mayjen
Suharto untuk mengambil alih komando TNI AD dan segera mengendalikan situasi.
Bila tidak memasukan situasi selamatnya Jenderal Nasution berarti itu bukanlah
peristiwa G30S. Dipersilahkan untuk memasukan semua asumsi dan tuduhan yg dialamatkan
kepada pak Harto, tapi tetap tdk boleh mengabaikan situasi selamatnya Jenderal
Nasution.
SEMOGA KRONOLOGIS INI DPT MENJELASKAN TENTANG PERISTIWA
G30S THN ’65.
NB. Bila ada yg merasa
keberatan dgn kronologis diatas silahkan dibantah dgn cara menulis kronologis
pembandingnya, tapi dgn syarat untuk tidak melupakan 4 kejadian Fakta Sejarah
ini.
1. Kejadian selamatnya
Jenderal Nasution.
2. Kejadian Jenderal
Nasution yg berlindung ke Markas Kostrad.
3. Kejadian Jenderal
Nasution menjadi Ketua MPRS.
4. kejadian MPRS mencabut
mandat Sukarno sbg Presiden.
---000---
---000---
.
